Kode Paket 93212114
Nama Paket Supervisi Pengembangan Fasilitas Laut Pelabuhan Matui Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
40167009 Supervisi Pengembangan Fasilitas Laut Pelabuhan Matui APBN
Tanggal Pembuatan 22 Januari 2023
Tahap Paket Saat Ini Penandatanganan Kontrak
K/L/PD Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JAILOLO
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 2.486.842.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 2.484.957.000,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Pelabuhan Matui - Halmahera Barat (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) / RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) / RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) / RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) / RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Peserta Non Tender 1 peserta