Kode Paket 81954114
Nama Paket - 1 Gedung Kantor Paket Ulang Paket Gagal
Alasan Pembatalan Data Teknis yang disampaikan TIDAK SESUAI Berdasarkan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung mengenai Evaluasi Teknis : point.f. " JIka peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal, dan mengundang Pelaku Usaha Lain." Maka Pengadaan Langsung Pemeliharaan Gedung Kantor Tahap II Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dinyatakan: " GAGAL". Pada Pengadaan Kedua Harga Penawaran Terkoreksi lebih Besar dari Nilai HPS
Alasan di ulang
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
27873870 - 1 Gedung Kantor APBN
Tanggal Pembuatan 3 Agustus 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 301.796.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 107.357.831,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl.Madura No.1 Makassar - Makassar (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Konstruksi Bangunan Perkantoran [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019/2020 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)
Peserta Non Tender 1 peserta